Bimtek Pemerintahan

Bimtek Pemerintahan merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara di mana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu di bagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Info Bimtek Pemerintahan / Diklat Pemerintahan

Penyajian Materi Pelatihan Bimtek / Diklat Pemerintahan akan di Sampaikan Oleh Narasumber / Pengajar Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :

1. Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.
2. Bimtek Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
3. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
4. Bimtek Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah.
6. Bimtek Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
8. Bimtek Strategi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.
9. Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah.
10. Bimtek Asistensi dalam Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
11. Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi.
12. Bimtek Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Bimtek Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima sesuai SOP, SPP, dan SPM.
14. Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD.
15. Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Pemerintah Daerah dan Rancangan Perda Inisiatif.