Bimtek Strategi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Bimtek Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan
- Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan
- Sosial
Dalam rangka untuk meningkatkan Pemda, baik Ekssekutif maupun Legislatif pada permasalahan crucial standar pelayanan SPM. Maka kami akan melaksanakan Bimtek / Pelatihan dengan tema mengenai “Strategi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.”. Pelatihan bimtek tersebut akan dilaksanakan pada: